Beberin.com, KOTA DEPOK — Diketahui Hari Aspirasi adalah kegiatan atau waktu khusus yang ditetapkan oleh lembaga (umumnya fraksi partai politik atau BEM) untuk menampung, mendengarkan, dan memperjuangkan aspirasi, keluhan, saran, maupun harapan masyarakat secara langsung.
Hal tersebut, biasanya diisi dengan pertemuan langsung antara wakil rakyat/pengurus dengan warga untuk berdialog. Contohnya program rutin itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Kota Depok, didatangi Ketua RW 11, Aqil dan perwakilan warga Perumahan Taman Anyelir 3, Kalimulya, Cilodong Kota Depok.
Mereka diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS Hafid Nasir, Anggota DPRD Fraksi PKS dari Dapil Cilodong Tapos, Bambang Sutopo, Ade Firmansyah, Mpok Nuryuliani Hengky, dan yang lainnya, pada Selasa (14/4/2026).
Maksud kedatangannya untuk menyampaikan aspirasinya terkait digantinya sebagai Ketua PKK setempat “secara sepihak dan sewenang-wenang” yang belum habis masa jabatannya oleh Lurah Kalimulya dan Camat Cilodong melalui SK yang dibuat tanpa mendengar aspirasi dan usulan warga setempat.
“Jadi dalam hal ini, Fraksi PKS menyatakan keprihatinannya serta komitmennya untuk mengundang seluruh pihak terkait dan mendorong penyelesaian secara adil dan transparan, sebelum menempuh melalui jalur hukum dan menyampaikan ke pihak2 terkait,” ujar H. Bambang Sutopo, yang akrab disapa HBS.
Menurutnya, bahwa Fraksi PKS memandang penting adanya kejelasan atas terjadinya tindakan sewenang-wenang mengganti perangkat PKK warga setempat atas alasan apapun. “Jadi, pihaknya segera memberikan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur HBS.
Melalui dialog ini, lanjut HBS, bahwa pihaknya dengan kesiapannya untuk menjembatani aspirasi warga dan menghadirkan solusi terbaik, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kebenaran dan berkeadilan,” tambahnya.
HBS juga menyayangkan, ternyata masih ada yang seperti ini terjadi di Pemkot Depok, sudah seharusnya praktek Good Governance. “Tapi pertanyaannya yang terjadi penuh kesewenang-wenangan di kelurahan Kalimulya dan kecamatan Cilodong mengganti pengurus PKK RW, ketua RW yang belum habis masa jabatannya sesuai keinginannya,” tandas Politisi senior PKS Kota Depok itu.
SAID