Mantan Penyanyi Cilik Leony Vitria Hartanti ” Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kemana”

 

Beberin.com, Tangerang Selatan — Artis sekaligus mantan penyanyi cilik Leony Vitria Hartanti menjadi sorotan publik seusai mengkritik laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel).

 

Melalui unggahan di Instagram Story, Leony menilai ada ketimpangan besar dalam alokasi anggaran daerah tahun 2024.

 

Bedah Laporan 520 Halaman Leony menyebut dirinya membaca dokumen Laporan Keuangan Pemkot Tangsel 2024 yang jumlah halamannya mencapai lebih dari 520 lembar.

 

Dari laporan tersebut, ia menemukan sejumlah pos belanja yang dianggap janggal

 

Beberapa di antaranya adalah konsumsi rapat sekitar Rp 60 miliar, souvenir atau cendera mata Rp 20,48 miliar, perjalanan dinas Rp 117 miliar, pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi hanya Rp 731 juta.

 

Kontras Antara Jalan dan Perjalanan Dinas Fakta yang membuat Leony heran adalah besarnya perbandingan antara biaya perjalanan dinas pejabat Tangsel dengan pemeliharaan jalan.

 

Dalam laporan itu, biaya perjalanan dinas mencapai Rp 117 miliar, sementara untuk memperbaiki jalan dan jaringan irigasi hanya dialokasikan Rp 731 juta.

 

“Nah ini mungkin soalnya yang lebih penting buat dibiayain, biaya perjalanan dinas mereka sampai Rp 117 miliar,” ujar Leony

 

Ia juga mempertanyakan apakah pajak masyarakat benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat.

 

“Jadi klo kaya gini nih pajak dari rakyat untuk rakyat gak ya?” imbuh Leony.

 

Ramai Diperbincangkan Publik Unggahan Leony langsung ramai dibicarakan warganet.

Banyak yang mendukung sikap kritisnya terhadap penggunaan anggaran Pemkot Tangsel.

 

Tidak sedikit pula yang menilai bahwa kritik Leony mewakili suara masyarakat luas.

 

Hingga saat ini, pihak Pemkot Tangsel belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut.

 

Sorotan Leony Vitria membuka diskusi publik tentang transparansi dan prioritas anggaran daerah.

 

Perbandingan tajam antara dana perjalanan dinas dan pemeliharaan jalan menjadi simbol ketimpangan yang dirasakan masyarakat.

 

Kritik ini juga menegaskan pentingnya pengawasan publik agar dana APBD benar-benar digunakan sesuai kebutuhan rakyat Tangerang Selatan.

(Hafiz mabrur)