Beberin.com, Jakarta – Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Mufti Mubarok angkat bicara terkait dugaan penggelapan dana jemaat Gereja Aek Nabara senilai Rp28 miliar yang melibatkan oknum pegawai bank. Kasus ini dinilai menjadi alarm keras bagi masyarakat agar tidak lengah terhadap praktik penipuan yang mengatasnamakan institusi resmi.
Mufti menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. “Kami sangat prihatin atas peristiwa ini. Apalagi dana yang dikelola merupakan dana komunitas keagamaan yang seharusnya dijaga dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan oknum dalam institusi resmi seringkali dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan palsu kepada korban. Hal inilah yang membuat masyarakat kerap tidak menyadari potensi risiko, karena merasa bertransaksi dengan lembaga yang sah.
BPKN menilai bahwa pengawasan internal di sektor perbankan harus diperkuat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana nasabah, khususnya dana kolektif seperti milik yayasan atau rumah ibadah, perlu ditingkatkan melalui sistem audit yang ketat dan berkala.
Di sisi lain, Ketua BPKN juga mengingatkan masyarakat agar lebih proaktif dalam melindungi diri dari modus penipuan serupa. Ia menyampaikan beberapa langkah penting yang dapat dilakukan:
Pertama, masyarakat harus memastikan seluruh transaksi keuangan dilakukan melalui jalur resmi dan tercatat. Hindari menyerahkan dana secara langsung kepada individu, meskipun yang bersangkutan mengaku sebagai pegawai bank.
Kedua, selalu lakukan verifikasi terhadap setiap informasi atau instruksi yang diterima, terutama jika berkaitan dengan pemindahan dana dalam jumlah besar. Verifikasi dapat dilakukan melalui kantor cabang resmi atau layanan pelanggan bank terkait.
Ketiga, penting bagi pengurus lembaga atau komunitas untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis kolektif, seperti penggunaan rekening bersama yang diawasi lebih dari satu pihak.
Keempat, manfaatkan teknologi perbankan yang memungkinkan pemantauan transaksi secara real time, sehingga setiap aktivitas mencurigakan dapat segera terdeteksi.
“Kepercayaan adalah fondasi utama dalam sistem keuangan. Namun, kepercayaan harus dibarengi dengan kewaspadaan. Jangan mudah percaya pada individu, pastikan semua melalui sistem resmi,” tegasnya.
BPKN RI juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku guna memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.
Sebagai langkah lanjutan, BPKN membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik serupa, sekaligus akan memperkuat edukasi publik terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di tengah meningkatnya kompleksitas layanan keuangan, literasi dan kehati-hatian masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah kerugian yang lebih besar.