Beberin.com, KOTA DEPOK – Diketahui Hari Kartini diperingati pada Selasa, 21 April 2026, bertemakan “Semangat berkarya, inovasi, dan kemandirian perempuan untuk berkontribusi bagi masyarakat” moment tersebut untuk menghormati perjuangan RA Kartini dalam emansipasi perempuan. Peringatan tahun ini berfokus pada peran perempuan modern, pendidikan, dan kesetaraan, serta menegaskan bahwa 21 April bukan hari libur nasional.
“Jadi, Hari Kartini juga dinilai bahwa dibalik perayaan tersebut sebenarnya ada makna perjuangan perempuan yang sering kali hanya teredukasi pada aspek seremonial, tanpa menggali esensi perjuangan yang sesungguhnya. Bahkan, kita kembali mengingatkan tentang sejarah semangat Raden Ajeng Kartini yang jauh melampaui simbol-simbol tersebut,” ujar Anggota DPRD Depok, Hj. Qonita Lutfiyah, kepada pewarta, Senin (20/4/2026).
Dia menyebutkan, bahwa RA Kartini merupakan pelopor perubahan pola pikir yang memperjuangkan keberanian berpikir, akses pendidikan, serta kesetaraan bagi perempuan. “Artinya, melalui gagasan dan keberaniannya, Kartini membuka jalan bagi lahirnya kesetaraan yang kini mulai dirasakan oleh perempuan Indonesia,” ucap Hj. Qonita.
Dia juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda perempuan untuk terus mengembangkan diri dan tidak ragu mengambil peran. “Karena, tantangan terbesar saat ini sering kali justru datang dari dalam diri, seperti kurangnya kepercayaan diri dan ketakutan untuk melangkah,” tambah Hj. Qonita.
Dalam pandangannya, Hj. Qonita menjelaskan, bahwa pendidikan juga menjadi kunci utama dalam melanjutkan semangat Kartini. “Karena, perempuan berpendidikan dinilai mampu membangun kemandirian sekaligus menjadi agen perubahan, baik dalam lingkup keluarga maupun ruang publik dan juga pentingnya keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai moral serta spiritual,” jelasnya.
Menurutnya, bahwa perempuan tidak hanya dituntut cerdas dan mandiri, namun juga harus memiliki landasan etika dan religius sebagai pedoman dalam kehidupan. “Bahkan juga, nilai religius penting untuk menjaga integritas, keseimbangan hidup, serta arah perjuangan agar tetap selaras dengan norma masyarakat,” tukas H. Qonita.
Diceritakannya, bahwa meskipun perempuan masa kini telah memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan karier, namun berbagai tantangan masih terus membayangi. “Diantaranya seperti Stereotip Gender, Kesenjangan Kesempatan, hingga minimnya keterwakilan perempuan di posisi strategis menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan,” paparnya.
Dia juga menyoroti pentingnya kehadiran perempuan dalam ruang pengambilan keputusan. Representasi perempuan, kata dia, bukan sekadar soal jumlah, melainkan juga kualitas perspektif yang dihadirkan dalam kebijakan publik. “Kehadiran perempuan diyakini mampu memperkaya arah kebijakan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas
Sebagaimana diketahui Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hingga awal 2026 masih berada dikisaran persentase 56-57 persen. Angka tersebut, kata dia mencerminkan bahwa akses saja belum cukup, karena perempuan masih menghadapi hambatan struktural di dunia kerja. “Kesetaraan hari ini tidak hanya soal kesempatan, tetapi juga tentang pengakuan dan kualitas peran. Perempuan masih sering menghadapi hambatan yang tidak selalu terlihat,” pungkasnya.
Hj. Qonita menegaskan bahwa Hari Kartini bukan hanya sekadar perayaan tahunan, melainkan momentum refleksi bahwa perjuangan perempuan belum selesai. “Perempuan masa kini memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk menikmati hasil perjuangan. Tetapi juga melanjutkannya melalui kontribusi nyata dan keberanian menjadi bagian dari solusi,” tandas Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok.
Dengan demikian, tambah Hj. Qonita, bahwa Hari Kartini seharusnya tidak berhenti pada seremonial, melainkan hidup dalam setiap langkah perempuan yang berani bermimpi, bersuara, dan menentukan masa depan. “Bahkan semangat Kartini, diharapkan terus hadir dalam setiap perempuan Indonesia yang memilih untuk maju dan membawa perubahan,” imbuh Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok itu.
SAID