Beberin.com, Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan kemajuan nyata dalam upaya perlindungan konsumen selama satu tahun masa kepemimpinannya. Meski masih terdapat tantangan, BPKN melihat sejumlah langkah konkret pemerintah yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya di sektor pangan, energi, dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Perlindungan Konsumen Makin Menguat
Ketua BPKN RI Mufti Mubarok mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberantas praktik curang di pasar, seperti beras oplosan, minyak oplosan, serta penataan ulang distribusi BBM dan LPG subsidi yang lebih merata.
“BPKN melihat ada kemajuan signifikan dalam setahun terakhir. Pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap konsumen, terutama dalam penanganan kasus beras dan minyak oplosan serta peningkatan akses energi yang lebih adil bagi masyarakat di daerah 3T,” ujar Mufti Mubarok di Jakarta.
Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan aparat penegak hukum, telah menindak pelaku beras oplosan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pelacakan distribusi pangan pun menjadi langkah inovatif untuk memperkuat sistem pengawasan pasar.
“Upaya penggunaan teknologi untuk melacak rantai distribusi pangan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen dari kecurangan dan manipulasi harga,” tambah Mufti.
Menurut BPKN, sejumlah kebijakan pemerintah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Beberapa dampak positif antara lain:
• Konsumen lebih terlindungi dari praktik curang di pasar, terutama dalam produk pangan dan energi.
• Harga dan pasokan kebutuhan pokok relatif stabil berkat penguatan cadangan pangan nasional.
• Akses energi yang merata di seluruh Indonesia melalui program “BBM Satu Harga” memperkuat rasa keadilan bagi konsumen di wilayah pelosok.
• Kepercayaan publik meningkat karena pemerintah dinilai lebih responsif terhadap isu-isu yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Konsumen kini merasa lebih terlindungi dan percaya bahwa pemerintah hadir untuk memastikan hak mereka dijaga. Ini kemajuan penting setelah satu tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran,” jelas Mufti.
Catatan dan Rekomendasi dari BPKN
Meski capaian pemerintah dinilai positif, BPKN RI menilai masih ada beberapa hal yang perlu diperkuat untuk memperkokoh perlindungan konsumen di tahun-tahun mendatang:
1. Pengawasan distribusi pangan dan energi perlu ditingkatkan agar praktik kecurangan tidak berulang.
2. Transparansi harga dan informasi produk harus diperluas agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang bijak.
3. Koordinasi lintas lembaga antara BPKN, Kemendag, Kementan, BPOM, dan aparat hukum perlu diperkuat dalam menindak pelanggaran.
4. Edukasi konsumen perlu digencarkan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara utuh.
“Kami di BPKN siap bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen nasional, baik melalui riset kebijakan, pengawasan, maupun kanal pengaduan masyarakat,” tutup Mufti Mubarok.
BPKN RI menegaskan bahwa refleksi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah yang positif bagi masa depan perlindungan konsumen di Indonesia.
Dengan konsistensi pengawasan, transparansi kebijakan, dan sinergi antar-lembaga, BPKN optimistis Indonesia dapat mewujudkan ekosistem perdagangan dan layanan publik yang adil, aman, dan berpihak kepada rakyat.
Redaksi: Edison/Fam