Beberin.com, Jakarta — Kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan baru-baru ini menunjukkan betapa rapuhnya integritas birokrasi kita. Praktik pemerasan melalui sertifikat K3 yang semestinya menjadi instrumen perlindungan pekerja, justru disalahgunakan dan berujung pada penderitaan kaum buruh. Peristiwa ini tidak hanya melukai kepercayaan publik, tetapi juga memperlihatkan betapa pentingnya menghadirkan figur yang benar-benar berakar pada realitas sosial.
Dari sudut pandang mahasiswa, momentum ini harus dibaca sebagai kesempatan untuk melakukan koreksi. Kepemimpinan di Kementerian Ketenagakerjaan sepatutnya diisi oleh tokoh yang lahir dari tradisi perjuangan buruh, yang terbukti memiliki integritas serta rekam jejak panjang dalam advokasi. Kehadiran figur seperti itu diyakini akan mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menghadirkan kebijakan yang lebih adil.
“Sudah saatnya pemerintah menimbang secara serius untuk memberikan ruang bagi pemimpin dari kalangan serikat buruh. Hal ini bukan sekadar representasi simbolis, melainkan kebutuhan nyata agar kebijakan ketenagakerjaan benar-benar berpihak pada mereka yang paling terdampak,” tegas Attabieq Fahmi, Kordinator Generasi Indonesia Merdeka.
Hafiz Mabrur