Beberin.com, KOTA DEPOK — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kota Depok, Ade Supriyatna, memimpin Rapat Paripurna dalam rangka menetapkan dan mengesahkan APBD tahun 2026, senilai Rp4,39 trilyun. Dalam keputusan tersebut ditandatangani DPRD Kota Depok dan Pemerintah Kota Depok, berlangsung pada Kamis (27/11/2025), di Gedung DPRD Depok, Jawa Barat.
“Diketahui jumlah APBD 2026 turun sejumlah Rp 342 miliar dibandingkan APBD tahun anggaran 2025. Menurut pria yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) ini, bahwa APBD Tahun Anggaran 2026 ini difokuskan untuk optimalisasi anggaran pelayanan publik serta penyelesaian masalah yang ada di daerah,” Ade.
Ia menyebutkan, dalam hal ini belanja daerah Kota Depok pada APBD 2026 dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
“Walaupun memang pasti setiap masa ada masalahnya, dan itu kita optimalkan lah dari anggaran yang ada. Ditetapkan sebesar Rp 4,39 triliun, turun Rp342 miliar,” ucap Ade.
Menurutnya, bahwa dari hasil penyampaian Raperda APBD tahun anggaran 2026 ini, Ades mengatakan, selanjutnya seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Depok segera menyiapkan untuk menyusun rencana anggaran secara merinci.
“Jadi, kita akan kawal pelaksanaannya, yang pasti karena kita basisnya adalah di rakyat, kebutuhan-kebutuhan dasar lah yang lebih utamanya seperti pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya,” tutur Ade.
Ketika ditanya rencana Pemkot mulai tahun 2026, ada pembangunan infrastruktur Jalan Layang (Flyover) Juanda-Margonda? Ia juga berpendapat, bahwa secara prinsip pihaknya sudah mensepakati dan menyetujui perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut melalui politik anggaran di DPRD.
“Ya, secara persetujuan prinsip di politik anggaran DPRD kita setujui, tapi prosesnya nanti tetap akan kita kawal. Ketika FS (Feasibility Study), kelayakannya sudah selesai dan DED selesai. Itu baru bisa diajukan secara resmi sebagai pengajuan pinjaman daerah, karena tanpa itu tidak bisa diajukan juga,” papar Ade.
Ade menambahkan, bahwa dalam RAPBD 2026 tercatat mengalami defisit sebesar Rp 230,7 miliar. Maka itu untuk menutupinya diantaranya yaitu melalui penerimaan pembiayaan pinjaman daerah sebesar Rp 82,5 miliar dan rencana silpa sebesar Rp 180 miliar.
“Jadi, memang sudah direncanakan, biasanya setiap tahun ada silpa. Tapi, silpa kita sudah semakin turun ya dari tahun ke tahun, tahun ini saja kan turun dari sekitar Rp 220 miliar pada 2025. Setelah kita pangkas lagi sekitar Rp 70 miliar untuk 2026 rencana silpanya,” tandas Politisi PKS Depok itu.
EDISON