Beberin.com, Jakarta – Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, menyebut tahun pertama pemerintahan ini menjadi fondasi penting menuju tata kelola pertanahan yang berkeadilan, modern, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Sesuai Arah Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini jadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Wamen Ossy di Jakarta, Senin (20/10/2025).
PTSL Jadi Fondasi Kepastian Hukum Tanah
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi prioritas utama Kementerian ATR/BPN dalam menjamin kepastian hukum pertanahan. Hingga Oktober 2025, tercatat sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta di antaranya telah bersertipikat, dalam satu tahun terakhir saja, capaian pendaftaran mencapai 4 juta bidang, dan 2,69 juta bidang di antaranya telah bersertipikat.
Wamen Ossy menegaskan, sertipikasi tanah membawa dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat.
“Kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak,” jelas Ossy.
Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan, selama satu tahun terakhir, total nilai tambah ekonomi (Economic Value Added) dari program pertanahan mencapai Rp1.021,95 triliun. Nilai ini menjadi bukti bahwa kebijakan pertanahan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Transformasi Digital Layanan Pertanahan
Transformasi digital menjadi salah satu langkah strategi yang terus digenjot Kementerian ATR/BPN. Tahun ini, lembaga tersebut berhasil menerbitkan 6,1 juta Sertipikat Elektronik, melonjak signifikan dibandingkan hanya 639 ribu sertipikat pada tahun sebelumnya.
Digitalisasi pertanahan tidak hanya mempercepat pelayanan publik, tetapi juga memperkuat sistem transparansi dan pencegahan praktik mafia tanah.
Dengan sistem elektronik, seluruh data kepemilikan tanah dapat diakses secara lebih akurat dan terlindungi dari manipulasi.
Selain itu, perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan juga mendapat perhatian serius. Hingga Oktober 2025, sebanyak 278.689 bidang tanah wakaf seluas 26.865 hektare telah terdaftar. Dalam satu tahun terakhir, terdapat tambahan sekitar 16.600 bidang, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi aset sosial dan keagamaan di seluruh Indonesia.
Reforma Agraria dan Penegakan Hukum
Program Reforma Agraria juga menunjukkan kemajuan signifikan selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan luas 879.942 hektare telah didistribusikan kepada masyarakat. Program ini memberi manfaat langsung bagi 11.576 kepala keluarga di berbagai daerah.
“Reforma agraria berfungsi untuk menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan berkesempatan untuk maju,” tutur Ossy.
Sementara itu, dalam aspek penegakan hukum, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan sepanjang 2025. Upaya pemberantasan mafia tanah juga terus diperkuat, dengan 140 pelaku telah diproses hukum. Dari berbagai kasus tersebut, sebanyak 130,7 juta meter persegi tanah berhasil diselamatkan, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp9,4 triliun
Fondasi Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Kuat
Seluruh capaian tersebut menjadi bagian dari agenda besar reformasi pertanahan yang diusung Kementerian ATR/BPN, mencakup digitalisasi layanan, penguatan tata ruang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian kasus pertanahan secara berkeadilan.
Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil dan pelayanan publik,” pungkas Wamen Ossy.
Dengan fondasi kuat di tahun pertama, pemerintah optimistis akan mempercepat pemerataan ekonomi berbasis pertanahan di masa mendatang. Fokus utamanya: memastikan setiap jengkal tanah di Indonesia membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Red: Fahmi