Beberin.com, KOTA DEPOK — Program Universal Health Coverage (UHC), merupakan bentuk komitmen pemerintah (termasuk daerah) agar warga dapat berobat gratis. UHC, sama Cakupan Kesehatan Semesta dengan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan seluruh penduduk memiliki akses adil terhadap layanan medis promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu, tanpa kesulitan finansial.
Hal tersebut, menjadi khawatir setelah sistem Universal Health Coverage (UHC) dihentikan, akses kesehatan masyarakat semakin terganggu dan berbelit. Bahkan, terdapat laporan warga yang meninggal dunia akibat ketidaktahuan tentang status kartu KIS yang tidak aktif.
“Jadi, pihaknya banyak mendapati warga yang mengalami kesulitan dalam akses kesehatan. Bahkan, kita juga turut berduka cita pada warga yang meninggal dunia karena ketidaktahuan,” ujar Ketua DPRD Depok, Ade Supriyatna, Senin (9/2/2026), diruang Badan Musyawarah DPRD Depok, Jawa Barat.
Ia menjelaskan, bahwa Pemerintah Kota menyatakan menjamin pelayanan kesehatan di rumah sakit, namun masih banyak warga yang tidak terinformasikan.
“Artinya, mungkin saja Pemerintah Kota sekarang berkata kita jamin pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk yang lagi berobat, tapi bagaimana yang tidak terinformasikan? Gara-gara dia tidak aktif lagi KIS-nya, dia tidak jadi ke sarana kesehatan, ke Puskesmas, ke rumah sakit, jadi akhirnya meninggal dunia,” jelas Ades sapaan akrabnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ini menunjukkan dampak negatif ketika derajat pelayanan kesehatan diturunkan, dan telah menyampaikan hal ini kepada Pemerintah Kota untuk segera memperbaiki data sosial dan mengembalikan sistem UHC.
“Bahkan, kemarin hasil rapat dengan dinas terkait, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, itu juga sudah bersepakat, berkomitmen secepat-cepatnya segera kembali lagi ke UHC,” imbuh Ades.
Dijelaskannya, bahwa Komisi D bersama dinas terkait telah menyepakati untuk segera mengaktifkan kembali UHC, yang memerlukan komitmen dari Pemerintah Kota dengan BPJS melalui pembuatan MoU baru. “Kekurangan anggaran dan lain-lainnya ini kita bicarakan, kan masih terus berjalan. Kita mengejar peningkatan kepesertaan atau keaktifan peserta mandiri, kita juga akan menutup kekurangan misalnya yang memang perlu dibantu PBI (Penerima Bantuan Iuran),” jelas Ades.
Ades menegaskan bahwa, pihaknya tidak akan menyetujui APBD Perubahan sebelum ada komitmen nyata dari Pemerintah Kota Depok untuk kembali ke sistem UHC.
“Artinya, tinta pulpen saya tidak akan jatuh menyetujui APBD Perubahan sebelum ada komitmen kembali ke UHC dari Pemerintah Kota Depok,” tandas Polisi PKS Kota Depok itu.
SAID